Kabupaten Buton di Sulawesi Tenggara memiliki kekayaan sumber daya alam,
budaya, dan peninggalan bersejarah yang melimpah di berbagai areanya. Keinginan
yang kuat untuk mengimplementasikan visi dan misi pengembangan pariwisata,
luasnya area pengembangan, serta minimnya anggaran pengembangan pariwisata
menjadikan penentuan Key Tourism Area (KTA) sebagai bagaian dari strategi
pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Buton berbasis
Pariwisata Perdesaan Terintegrasi amat dibutuhkan.
Studi ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan tantangan pariwisata Kabupaten
Buton, hingga merancang strategi pengembangan pariwisata Kabupaten Buton
berbasis pariwisata perdesaan terintegrasi. Beberapa langkah yang dilakukan, yaitu
memetakan potensi pariwisata Kabupaten Buton, menentukan KTA, dan juga
merumuskan strategi pengembangan pariwisata Kabupaten Buton berbasis
pariwisata perdesaan terintegrasi.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan
studi kasus, menggunakan tiga bentuk pengumpulan data. yaitu wawancara,
observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Seluruh data dituangkan dan dianalisis
melalui Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Interpretive Structural Modelling
(ISM) yang menghasilkan luaran dalam bentuk strategi pengembangan pariwisata
berbasis pariwisata perdesaan terintegrasi di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara.
Penelitian ini menyimpulkan hasil pemetaan potensi pariwisata Kabupaten Buton
lebih menitikberatkan kepada wisata alam, wisata budaya, dan wisata sejarah. Hasil
penghitungan berupa analisis prioritas strategi pengembangan berbasis kawasan
merekomendasikan bahwa Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)
Pasarwajo merupakan prioritas pengembangan pariwisata Kabupaten Buton.
Adapun strategi pengembangan pariwisata berbasis pariwisata perdesaan
terintegrasi adalah berupa perintegrasian pusat koordinasi dan pengembangan,
pengembangan infrastruktur dan amenitas, pembuatan rencana induk
pengembangan pariwisata perdesaan terintegrasi, pemberdayaan masyarakat dan
UMKM, kolaborasi antara lembaga dan stakeholder, kendala dan solusi, serta
evaluasi dan monitoring.